ZISBOX

Pajak kendaraan Thomas Fatah: Rp 87.000. 

Ia terlambat dua hari membayar — karena sistem online-nya error, dan kantor Samsat-nya... sudah kita tahu ceritanya.

Dendanya: Rp 215.000.

Thomas membaca struk itu tiga kali untuk memastikan ia tidak salah baca. Kemudian membaliknya. Kemudian menerawangnya ke cahaya. Angkanya tetap sama.

"Pak, ini dendanya lebih mahal dari pajaknya."

"Iya, Mas. Dua hari telat, bunga-nya numpuk."

"Bunga dua hari itu seratus dua puluh delapan ribu?"

"Ada komponen administrasinya juga, Mas."

"Administrasi apa?"

Petugas mulai menjelaskan. Ada denda keterlambatan. Ada biaya administrasi keterlambatan. Ada biaya pemrosesan denda keterlambatan. Dan ada — ini yang paling mengesankan — biaya penerbitan surat keterangan bahwa denda sudah dibayar.

"Biaya surat keterangan denda itu buat apa, Pak?"

"Buat bukti bahwa dendanya sudah lunas, Mas."

"Tapi kalau pajaknya sudah lunas, kan ada STNK-nya sebagai bukti?"

"Iya, tapi tetap perlu surat keterangan dendanya juga."

"Untuk apa?"

Petugas berhenti sebentar. Ia tampak benar-benar memikirkan pertanyaan itu — mungkin untuk pertama kalinya.

"Prosedurnya begitu, Mas."

Thomas membayar. Total: Rp 215.000. Untuk kendaraan yang pajaknya cuma Rp 87.000. Untuk keterlambatan dua hari. Dua hari yang dihabiskan bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk menunggu sistem online pulih dan kantor tidak tutup lebih awal.

Di parkiran, Thomas duduk sebentar di atas motornya yang sudah lunas pajaknya — bersama dendanya, bersama biaya administrasi dendanya, bersama biaya surat keterangan bahwa dendanya sudah dibayar.

Motor itu tidak terlihat lebih baik dari kemarin. Tidak lebih kinclong. Tidak lebih nyaman dikendarai.

Tapi setidaknya, sekarang resmi.