ZISBOX

Lagi browsing cari artikel tentang si Zhou Ye beberapa waktu lalu, ga sengaja lewat sebuah  artikel yang cukup menarik perhatian namun cukup menggelitik juga di laman setneg.go.id. Disitu ditulis gini :

" Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak diluncurkan secara bertahap pada Januari 2025.

Presiden menekankan bahwa skala dan kompleksitas logistik program ini sangat besar. Walaupun tingkat keberhasilan program MBG menurut Presiden mencapai angka 99 persen, tetapi ia mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak cepat puas. "

Pliss fokus pada kalimat kalimat yang bercetak tebal ya. Menggelitik kan ?

Oke mari kita bahas sedikit.

Program MBG alias Makan Bergizi Gratis yang sekarang lagi rame diperbincangkan sebenarnya punya niat yang super mulia. Siapa sih yang nggak seneng kalau anak-anak sekolah bisa makan gratis, bergizi, dan pastinya bikin semangat belajar lebih maksimal? Apalagi, masalah gizi buruk atau anak yang skip sarapan masih banyak banget di negeri ini. Jadi secara ide, MBG ini udah dapet “nilai plus” yang gede banget...... dari sisi niatnya. Sekali lagi niatnya......

Tapi kayak pepatah lama, “niat baik doang nggak cukup, eksekusinya juga harus bener.” Nah, di sinilah cerita plus minus MBG mulai muncul. Sebagai disclaimer, ini plus minus versiku selama mengamati dan melakukan analisis ala ala saja ya, so jangan di dramatisir kemana mana.

1. Bantu anak-anak yang kurang mampu.
   Dengan adanya MBG, anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung dan anak anak yang berasal dari wilayah terpinggir di pelosok negeri ini jadi terbantu untuk mendapatkan makanan bergizi, yang biasanya cuma jajan seadanya. Jadi harapan untuk mereka lebih sehat, lebih fokus belajar, dan otomatis prestasi juga bisa naik.

2. Mengurangi angka kelaparan terselubung.
   Percaya atau nggak, masih banyak kok siswa yang ke sekolah dengan perut kosong. MBG bisa jadi solusi biar mereka nggak “ngorok di kelas” karena laper.

3. Niat mulia dari pemerintah.
   Program ini menunjukkan kalau negara peduli sama masa depan generasi muda. Soalnya, apa jadinya kalau otak anak-anak bangsa nggak dapat asupan nutrisi yang layak?

1. Teknis ribet dan rawan bocor anggaran.
   Banyak cerita soal pembagian makanan yang kadang nggak tepat sasaran, bahkan ada isu “anggaran bocor”. Jadi niatnya bagus, tapi prakteknya kadang bikin miris. Mari kita buktikan dengan bertanya pada mereka mereka yang terlibat langsung di lapangan hehehe ....

2. Kualitas makanan sering dipertanyakan.
   Karena sistemnya tender ke pihak ketiga, sering muncul masalah kayak lauknya nggak segar, porsinya terlalu dikit, atau rasanya “meh”. Akhirnya anak-anak malah males makan. Belum lagi banyaknya kasus keracunan makanan yang terjadi hingga menimbulkan ratusan korban.

3. Kurang memberdayakan lingkungan sekolah.
   Nah ini point yang paling jleb. Kalau makanannya semua disuplai dari luar, tidak melibatkan unsur unsur yang ada di lingkungan sekolah. Disini sekolah jadi kayak “penonton” aja. Padahal sebenarnya sekolah bisa dilibatkan lebih banyak. 

Banyak kok alasan kenapa ide itu muncul, dan bayangin kalau sistemnya gini, pemerintah tetap kasih dana, tapi eksekusinya lewat kantin sekolah masing-masing. Yang akan terjadi kira kira (mungkin) akan seperti ini :

• Lebih transparan.
  Guru, komite sekolah, dan orang tua bisa ikut ngawasin langsung. Nggak perlu lewat pihak ketiga yang jauh dan ribet, dan tentu saja gak mungkin ga mencari keuntungan.

• Menu lebih sesuai selera anak dan terjaga kualitasnya.
  Kantin sekolah kan tiap hari ketemu anak-anak. Mereka tahu banget, anak lebih suka tempe orek daripada sup yang hambar, anak di sekolah terkait lebih suka jeruk dari pada salak, dan lain sebagainya sehingga kemungkinan makanan terbuang juga lebih kecil.
  Selain itu karena jumlah masakan lebih sedikit, peluang untuk menjadi basi juga tidak ada dan kualitasnya selalu terjaga.

• Memberdayakan lingkungan sekitar sekolah 
  Sekedar informasi, sebelum program MBG ini diberlakukan sebenarnya sudah banyak sekolah (terutama sekolah dasar) yang punya program Kantin Sehat dan Dapur Sehat Sekolah. Dua program ini sebenarnya sangat pas sebagai partner MBG.  Bagaimana tidak ? Kantin Sehat dan Dapur Sehat Sekolah ini tentu saja bekerjasama dengan warung atau UMKM di sekitar sekolah, secara otomatis roda perekonomian juga ikut berputar.

• Distribusi makanan lebih praktis dan cepat, BGN berfungsi pengawasan.
  Nggak perlu lagi drama makanan telat datang karena macet di jalan atau masalah distribusi. Kantin tinggal masak di tempat, selesai! Sementara itu anggota Badan Gizi Nasional di daerah melakukan tugasnya dalam fungsi pengawasan, tidak sampai ekseskusi. Nah ....

Intinya, MBG itu niatnya udah oke banget. Tapi biar nggak cuma jadi program keren di atas kertas, sistemnya harus dievaluasi lagi, dibuat lebih dekat dengan kebutuhan nyata anak-anak. Dan seandainya nanti dilimpahkan ke kantin/dapur sekolah, program ini bisa lebih transparan, efektif, dan tentu aja lebih menyenangkan buat siswa, selain juga menggerakkan roda ekonomi kantin/dapur sekolah yang bersangkutan.

Jadi, kepada para pemimpin negeri ini dan dengan tidak mengurangi rasa hormat,  coba pikir ulang kalimat ini : 

MBG lewat kantin sekolah, why not ?

Thomas Fatah sudah berdiri di loket nomor dua sejak pukul delapan pagi. Persis di bawah kipas angin yang berputar pelan — cukup untuk menggerakkan rambut, tidak cukup untuk mendinginkan udara. Di tangannya, selembar formulir permohonan surat keterangan domisili yang sudah diisi dengan tinta biru, sesuai instruksi dari papan pengumuman yang terlaminating di dinding sebelah kiri.

Mbak petugas di balik kaca menerimanya tanpa menoleh. Sibuk memencet-mencet sesuatu di ponselnya.

"Ini formulirnya, Mbak."

"Fotokopinya mana?"

"Fotokopi... formulirnya?"

"Iya. Rangkap tiga."

Pemuda tambun itu mengerutkan dahi. Ia sudah membawa fotokopi KTP rangkap tiga, fotokopi KK rangkap tiga, fotokopi surat nikah meski tidak diminta, dan satu lembar materai enam ribu yang ia tempel sendiri meski juga tidak diminta — karena kata tetangganya, "daripada bolak-balik, bawa aja semua."

"Tapi ini kan formulir dari sini, Mbak. Baru diisi tadi..."

"Iya, tapi tetep harus difotokopi. Satu untuk arsip, satu untuk berkas, satu lagi untuk..."

Mbak petugas berhenti sejenak.

"...untuk apa ya..." gumamnya, seperti benar-benar tidak ingat.

Thomas menunggu. Empat detik berlalu.

"Pokoknya tiga," simpul Mbak petugas dengan nada yang tidak mengundang diskusi lebih lanjut.

Thomas pun berbalik, turun tangga, keluar gedung, menyeberang jalan, masuk ke warung fotokopi yang mejanya sudah dipadati ibu-ibu dengan tumpukan berkas masing-masing. Ia mengambil nomor antrean. Nomor empat puluh tujuh. Yang dipanggil baru nomor dua puluh sembilan.

Ia duduk di bangku plastik merah yang satu kakinya diganjal bata, menatap langit-langit yang berposter kalender 2025.

Di dalam kepalanya, satu pertanyaan berputar seperti kipas angin di loket tadi: untuk apa sebetulnya lembar ketiga itu?

Tidak ada yang tahu. Tidak Mbak petugas. Tidak Pak Kepala Seksi yang tanda tangannya tertera di pojok formulir. Mungkin juga tidak pejabat yang dulu menciptakan sistem ini.

Tapi bata itu tetap mengganjal. Formulir itu tetap harus rangkap tiga. Dan Thomas, dengan sabar luar biasa yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah terlalu sering berurusan dengan birokrasi, menunggu nomor empat puluh tujuh dipanggil.

Ia sudah bawa bekal nasi bungkus dari rumah. Ternyata berguna.