ZISBOX

Ada satu pertanyaan yang lebih ditakuti Thomas Fatah daripada apapun yang ada dalam daftar panjang hal-hal menakutkan dalam hidupnya sebagai PNS, termasuk sidang SKP, mutasi dadakan, dan mesin fingerprint yang rewel.

Pertanyaan itu adalah: "Kamu kerja di sini, tapi penghasilannya segitu-gitu aja. Nggak mau cari yang lebih baik?"

Sore itu pertanyaan itu datang dari Ridho, teman lama yang kebetulan sedang mengurus dokumen di kantor dan melihat Thomas di balik loket.

"Tomm! Kamu di sini? Kirain udah resign!"

"Hahaha, ya belum lah Mas."

"Masih betah? Gaji PNS kan ya... kamu tau sendiri lah. Temen-temen kita yang di swasta udah pada punya mobil."

Thomas senyum. Senyum yang sudah dia sempurnakan selama bertahun-tahun: senyum yang tidak defensif, tidak menyerang, tapi juga tidak sepakat sepenuhnya.

"Iya, beda. Tapi ya masing-masing ada plus minusnya lah, Mas."

"Plus-plusnya apa? Jaminan hari tua? Haha."

"Ya itu salah satunya."

Mas Ridho tertawa. Thomas ikut tertawa. Tapi dalam tawa itu Thomas juga sedang berpikir serius tentang pertanyaan itu — bukan karena tersinggung, tapi karena jujur dia sendiri sering menanyakannya kepada dirinya sendiri.

...............

Malam itu Thomas duduk di teras kos, menghabiskan secangkir kopi murah yang rasanya jauh lebih enak dari yang seharusnya. Dia memikirkan pertanyaan Ridho.

Dia tidak punya mobil. Benar. Dia masih naik vespa pink yang rewel. Gajinya tidak akan pernah bisa bersaing dengan teman-temannya di sektor swasta yang sama-sama lulusan S1. Karirnya lambat, bisa diprediksi, dan kadang-kadang terasa seperti berjalan di eskalator yang mati — tetap sampai, tapi harus jalan sendiri.

Tapi kemudian dia memikirkan yang lain.

Minggu lalu, dia sempat pulang jam lima sore tepat, mampir ke tempat ibunya yang lagi sakit, menemani makan malam. Teman-temannya di swasta rata-rata baru pulang jam delapan atau sembilan, dan pertemuan keluarga sering tergeser oleh deadline kuartal.

Dia tidak pernah dipecat. Di tengah krisis ekonomi yang datang bergelombang, dia tidur tanpa mimpi buruk soal pekerjaan. Ada ketenteraman dalam itu — bukan kegembiraan besar, tapi juga bukan kecemasan yang menggerogoti.

Dan ada hari-hari seperti waktu dia bantu ibu tadi yang frustasi di loket — dan ibu itu pulang dengan lega. Kecil, tapi nyata.

Thomas tidak bisa menjawab apakah pilihannya adalah yang terbaik. Mungkin memang bukan. Mungkin ada jalur lain yang lebih menguntungkan secara finansial dan lebih menantang secara intelektual. Tapi jalur itu bukan jalurnya, dan jalurnya bukan jalur itu.

Dia meneguk kopi terakhirnya. Cukup sudah.

Pertanyaan "nggak mau cari yang lebih baik?" mengasumsikan bahwa kita semua mendefinisikan "lebih baik" dengan cara yang sama. Kenyataannya, setiap orang punya ukurannya sendiri. Dan menjalani hidup dengan ukuran orang lain adalah cara paling efisien untuk tidak pernah merasa cukup.

Media sosial sekarang bukan cuma tempat pamer foto atau cari hiburan. Buat pemerintah daerah, medsos sudah jadi etalase utama pelayanan publik. Mulai dari pengumuman kebijakan, info layanan, sampai klarifikasi isu—semuanya pindah ke Instagram, TikTok, X, dan YouTube.

Di Indonesia, isu monetisasi akun media sosial milik dinas pemerintah lagi jadi bahan obrolan hangat, apalagi sejak banyak instansi resmi punya akun YouTube, Instagram, sampai TikTok yang followers-nya nggak kalah sama kreator konten biasa. Di satu sisi, konten-konten mereka memang bermanfaat seperti informasi layanan publik, edukasi kebencanaan, transparansi anggaran, sampai kampanye lingkungan yang dibungkus secara kreatif dan relatable buat generasi muda. 

Masalahnya, ketika akun medsos dinas makin ramai dan followers-nya tembus ribuan, muncul pertanyaan yang cukup sensitif:

“Kalau rame, boleh nggak sih dimonetisasi?”

Jawabannya: nggak sesederhana itu fergusso.

Medsos Dinas Itu Bukan Akun Pribadi

Akun media sosial dinas atau instansi pemerintah bukan akun pribadi dan bukan akun bisnis. Akun ini dikelola pakai:

1. anggaran negara,
2. fasilitas kantor,
3. SDM aparatur sipil negara.

Artinya, sejak awal medsos pemerintah dibuat untuk melayani publik, bukan buat cari cuan. Secara aturan, ini ditegaskan lewat pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah yang fokus pada fungsi komunikasi, edukasi, dan transparansi.

Jadi, mindset-nya harus beda. Kalau akun pribadi rame lalu dapat adsense, itu sah. Tapi kalau akun dinas rame lalu dipasang iklan atau konten sponsor, itu sudah masuk wilayah abu-abu secara hukum.

Masalahnya Bukan di Teknologi, Tapi di Kewenangan

Secara teknis, YouTube atau platform lain memang menyediakan fitur monetisasi. Tapi dalam pemerintahan, yang penting bukan bisa atau tidak bisa, melainkan boleh atau tidak boleh.

Masalah nggak berhenti di situ. Di level platform, beberapa perusahaan teknologi besar justru membatasi bahkan melarang akun organisasi pemerintah ikut program monetisasi. Ada pernyataan yang tegas bahwa akun pemerintah tidak boleh ditarik ke skema komersial tertentu, terutama terkait iklan, karena dianggap berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan disalahgunakan untuk propaganda. Artinya, walaupun secara teori ada potensi uang dari views dan ads, secara praktik sebagian platform memang “menutup pintu” buat akun pemerintah. Buat anak muda yang biasa lihat kreator hidup dari AdSense, ini kelihatan agak aneh, tapi di dunia kebijakan publik, ini menyangkut isu netralitas, kepercayaan publik, dan batas antara pelayanan dan bisnis.

Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus punya dasar kewenangan yang jelas. Sampai sekarang, belum ada aturan yang secara tegas membolehkan dinas memonetisasi akun media sosialnya.

Kalau tetap dilakukan tanpa dasar hukum:

1. bisa dianggap melampaui kewenangan,
2. rawan konflik kepentingan,
3. berpotensi jadi temuan pengawasan.

Singkatnya : fitur ada, tapi izinnya belum tentu ada.

Dari sisi etika, monetisasi akun dinas juga problematis. Bayangin kalau akun resmi dinas muncul iklan produk tertentu, atau tiba-tiba intens bikin konten yang kelihatan “kejar tayang” demi jam tayang, bukan demi pelayanan. Publik bisa curiga: apakah konten masih murni dibuat untuk kepentingan masyarakat atau sudah terpengaruh kepentingan sponsor? Ditambah lagi, ada risiko akun resmi bercampur dengan branding pribadi pejabatnya, sehingga yang kelihatan menonjol bukan lagi lembaganya, tapi figur individunya yang kemudian ikut menikmati popularitas dan mungkin pendapatan dari dunia digital

Uangnya Masuk Ke Mana?

Ini juga pertanyaan krusial. Misalnya akun dinas dapat penghasilan dari iklan digital. Lalu masuk ke rekening siapa? dicatat sebagai pendapatan apa? dilaporkan lewat mekanisme apa?

Ribet

Dalam sistem keuangan daerah, semua pendapatan harus jelas sumbernya, ada dasar hukumnya, dan tercatat di APBD. Kalau uang masuk tanpa skema yang sah, justru bisa jadi masalah baru.

Alih-alih nambah pemasukan, malah nambah risiko hukum.

Jadi, Harus Gimana Dong?

Bukan berarti pemerintah daerah anti digital atau anti inovasi. Justru sebaliknya. Media sosial tetap bisa dioptimalkan dengan cara yang aman dan elegan, misalnya:

1. fokus ke konten informatif dan edukatif,
2. promosi layanan publik dan program daerah,
3. kolaborasi non-komersial tanpa iklan tersembunyi.

Kalau memang ingin mengembangkan konten digital yang berorientasi pendapatan, jalurnya bisa lewat BUMD atau BLUD, yang memang secara hukum diperbolehkan menjalankan fungsi ekonomi.

Medsos pemerintah boleh kreatif, boleh kekinian, bahkan boleh viral. Tapi satu hal yang nggak boleh hilang: orientasi pelayanan publik.

Karena di dunia pemerintahan, yang paling penting bukan seberapa banyak views dan adsense, tapi seberapa besar manfaatnya buat masyarakat.

Kalau sudah paham batasannya, medsos dinas bisa tetap keren—tanpa harus bikin pusing di belakang.

Viral Itu Bonus, Pelayanan Tetap Nomor Satu #katanyaoranghumas